Gorontalo - Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Pilkada dalam Demokrasi Lokal di Indonesia” pada 6 September 2024 bertempat di Ruang Promosi Pascasarjana UNG. Acara ini menghadirkan narasumber utama Jovano Deivid Oleyver Palenewen, Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Sulawesi Utara.

Kuliah umum ini dibuka secara resmi oleh Direktur PPs UNG, Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P. sekaligus mewakili Rektor UNG yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kajian akademik terhadap pelaksanaan Pilkada sebagai salah satu elemen utama dalam demokrasi lokal di Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMPP) UNG, para wakil dekan bidang akademik, dan ketua-ketua program studi sebagai penyelenggara RPL di lingkungan UNG.

Dr. Muchtar Ahmad, S.Pd.,M.Si. dalam pengantar awalnya menyapaikan RPL UNG didasari pada regulasi antara lain: 1) UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014; 3) Permenristek dikti Nomor 26 Tahun 2016; 4) Permenristek dikti Nomor 41 Tahun 2021, serta 5) Kepdirjen Dikti Ristek Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Juknis RPL pada Perguruan Tinggi Pendidikan Akademik. Sesuai perkembangan mahasiswa RPL UNG:

1. Tahun 2021 sejumlah 96 orang (berbantuan)
2. Tahun 2022 sejumlah 117 orang (mandiri)
3. Tahun 2023 sejumlah 124 orang (mandiri)
4. Tahun 2024 sejumlah 165 orang (mandiri)

Dari data ini sebaran mahasiswa yakni tersebar pada 19 Program Studi dilingkungan UNG. Sedangkan jumlah pendaftar ditahun 2024 ini keseluruhan 177 orang, jumlah peserta yang memenuhi/layak 165 orang dan jumlah peserta tidak memenuhi 12 orang.

Sementara Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Mahludin, menyampaikan dalam proses Pendidikan diperlukan kondisi dan cara berpikir yang lebih rileks (enjoy) sebab dalam melanjutkan studi bapak itu perlu memliki kesiapan yang baik dan lebih focus serta cerdas dalam membagi waktu antara pekerjaan dan waktu perkuliahan.

“Saya harap bapak/ibu dalam proses kuliah ini tidak terbebani dengan hal-hal yang menyusahkan. Ingat hal-hal yang mudah dan gampang, sehingga hal-hal yang sulitpun dapat diatasi” ungkap dalam sambutannya.

Kuliah umum ini juga dirangkaikan dengan penyerahan mahasiswa program RPL kepada pimpinan Fakultas dan Pascasarjana diserahkan langsung Direktur PPs UNG kepada para Wakil Dekan dan Wakil Direktur Bidang Akademik untuk diteruskan kepada Pimpinan Jurusan/Program studi masing-masing.

Usai pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Kuliah Umum oleh Jovano Deivid Oleyver Palenewen, Dosen Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Sulawesi Utara yang disampaikan secara Daring via Zoom.  Jovano dalam paparannya, mengulas secara mendalam tentang dinamika Pilkada dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Beliau mengidentifikasi beberapa kelemahan yang masih melekat dalam pelaksanaan Pilkada, seperti politik uang, rendahnya partisipasi politik yang berkualitas, serta adanya potensi konflik kepentingan yang seringkali muncul di antara para pemangku kepentingan lokal.

Jovano juga menyoroti capaian-capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia, seperti peningkatan kesadaran politik masyarakat dan semakin terlembaganya proses demokrasi di tingkat lokal. Namun, beliau juga menegaskan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari aspek teknis pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana Pilkada mampu menghasilkan pemimpin lokal yang berintegritas dan mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya. Menghasilkan pemilih yang cerdas (civil culture) menghasilkan pemimpin yang berintegritas sehingga dalam membangun peradaban politik dalam bingkai demokrasi local dapat mewujudkan Pilkada yang one man, one food, and one value. Selain itu, dalam membentuk Demokrasi yang berkeadaban diperlukan: 1) regulasi yang jelas dan tegas; 2) penyelenggara yang professional dan berintegritas; 3) peserta atau calon yang kompeten; 4) birokrasi yang netral. serta, 5) Pemilih yang cerdas. Jovano juga menyampaikan dalam Pilkada saat ini masih ada beberapa fenomena yang muncul yakni: 1) Aturan Pemilu yang masih Multitafsir; 2) Penyelenggara Pemilu terjerat oleh putusan kode etik; 3) Kandidasi yang rumit; 4) Politisasi birokrasi; dan, 5) Politik uang dan politik indentitas yang muncul dengan jelas serta terang-terangan. Melihat kondisitersebut Jovano memberikan beberapa rekomendasi dalam memperbaiki sistem Pemilu yakni:

1.  Revisi Undang-Undang tentang Pemilu dalam bangunan penyempurnaan Sistem Pemilu
2.  Memperketat proses seleski penyelenggara dalam setiap level bahkan penentuan TIMSEL
3.  Political will dalam Elit Parpol soal rekrutmen politik
4. Tindakan tegas bagi ASN yang tidak netral dari Lembaga di atasnya
5. Efek tindak pidana yang tegas bagi peserta bukan sekedar administrasi.

Acara ini diakhiri dengan psesi diskusi yang dinamis, di mana para peserta yang terdiri dari akademisi dan praktisi pendidikan terlibat aktif dalam bertukar pandangan mengenai topik yang dibahas. Kuliah umum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pemahaman tentang demokrasi lokal di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pilkada. (*AYH*)